Anggota DPR 1999-2004 Djoko Susilo mengakui praktek pemberian upeti atau jatah dari BUMN dan mitra kerja DPR sudah marak sejak dulu. Tapi dia menekankan bahwa di masanya, praktek ini lebih halus. »Dulu temen-temen di DPR masih sopan, paling-paling sih mereka cuma terima tiket kelas bisnis, dan diundang untuk kasih ceramah dapat honor,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini, Selasa 30 Oktober 2012. Djoko kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Swiss.

Selain tiket pesawat, biasanya 'jatah' untuk anggota DPR berupa kamar hotel dan fasilitas lain. Mitra kerja komisi, kata dia, akan memfasilitasi anggota dewan untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan, sekaligus menyelenggarakan acara di daerah tersebut. 

Menurut Djoko, anggota DPR dulu tidak pernah meminta terang-terangan sejumlah uang atau fasilitas dari mitra kerja. "Saya rasa anggota DPR yang sekarang ini agak terlalu keras,” ujar dia. Djoko menunjuk kasus yang dituturkan Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro yang mengaku pernah dimintai gula 2.000 ton oleh anggota parlemen. 

Makin maraknya praktek sapi perah BUMN dan mitra kerja oleh DPR ini membuat Djoko prihatin. Apalagi, kata dia, fasilitas dan gaji anggota DPR sekarang sudah jauh lebih besar dibandingkan dulu.

Sekarang, kata Djoko, anggota DPR mendapat dana untuk reses (kembali ke daerah pemilihan), kunjungan kerja dan pembahasan undang-undang. "Dulu, uang reses tidak ada," katanya.

Ia pun mengatakan belum membaca pesan singkat tersebut."Dari pagi rapat jadi belum baca," ujarnya. Namun begitu, ia mengakui bahwa dia memang mempunyai daftar tersendiri mengenai oknum DPR yang kerap memeras perusahaan BUMN. "Nanti kalau diminta secara resmi dari DPR (akan saya beberkan)," ujarnya.

Mengenai apakah daftar yang ia punya sama dengan pesan pendek yang beredar, ia menolak berkomentar. "Kan, belum dibaca," ujarnya. Ia pun juga tidak tertarik mengetahui lebih jauh siapa yang mengirimkan pesan pendek tersebut. "Enggak (akan mencari tahu) tuh."

Sebelumnya, sebuah pesan pesan pendek mengenai inisial anggota DPR yang kerap memalak perusahaan BUMN beredar di masyarakat. Dalam sms ini diseolah-olahkan data dikeluarkan oleh Humas BUMN. "Ini Inisial anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN." Bunyi kutipan sandek yang dikirim oleh nomer +62812XXXXXXXX

Kepala Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Hilmi membantah bahwa data tersebut bersumber dari Humas BUMN. Ia pun bercerita pertama tahu soal ini wartawan kemarin malem. "Saya kaget soalnya tidak merasa keluarkan itu," ujarnya .